JAKARTA(SI) – Partai Golkar mulai melunak dalam menyikapi kasus Bank Century menyusul pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Partai pimpinan Aburizal Bakrie tersebut tidak keberatan jika DPR mengeluarkan kesepakatan politik untuk tidak mempersoalkan lagi Sri Mulyani berkaitan dengan kasus Bank Century. Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkeu karena terpilih sebagai Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia.

Saat masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Sri Mulyani mendapat sorotan tajam dari Partai Golkar.Golkar menilai Sri Mulyani bertanggung jawab dalam kasus Bank Century selaku mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).Namun,kini Partai Golkar berubah sikap. “Apakah belitan politik dan hukum beliau akan terlepas, bisa iya dan bisa tidak. Golkar sangat moderat. Silakan saja kalau dianggap cukup.

Mau dipetieskan, Golkar juga persilakan,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Priyo menegaskan,pihaknya tidak perlu mempersoalkan lagi keterkaitan Sri Mulyani dengan kasus Bank Century secara politik. Adapun proses hukum harus terus berjalan, siapa pun yang terlibat. Menurut dia, aparat penegak hukum harus menjalankan instrumen hukum masing-masing untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Untuk masalah hukum, sudah tentu tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ujar Wakil Ketua DPR ini. Meski begitu Priyo mengatakan, Golkar tidak akan memprakarsai proses penghentian kasus Bank Century yang terkait dengan Sri Mulyani.“Kami hanya bersikap menunggu saja,”katanya. Terkait pengunduran diri Sri Mulyani, Priyo menyatakan, partainya tidak memiliki kesepakatan politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia hanya mengakui bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden SBY sudah sering melakukan pertemuan pasca- Pansus Bank Century untuk membicarakan urusan negara. Dia menyebut, salah satu lokasi pertemuannya dilakukan di Bali. Priyo juga mengakui pihaknya sering berbeda pandangan dengan Sri Mulyani. Namun, setelah dia terpilih sebagai Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia,Partai Golkar memberikan apresiasi.

Sebab, bagaimana pun Bank Dunia merupakan lembaga yang berpengaruh.Di lain sisi,dia berpendapat bahwa Sri Mulyani mundur dari jabatan Menkeu karena ingin meredam suasana politik sekaligus ketidaknyamanan atas hasil keputusan paripurna DPR tentang Bank Century. Menanggapi sikap Partai Golkar tersebut,Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menilai semua partai politik (parpol) punya hak untuk menentukan langkah politiknya ke depan.

Namun, dia mengingatkan bahwa masyarakat juga punya penilaian terhadap sikap masing-masing parpol.“Konsistensi Golkar akan dilihat oleh rakyat.Pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) tinggal tiga setengah tahun lagi,” sindir inisiator hak angket Bank Century ini. Soal sikap PDIP, Maruarar menegaskan bahwa kepergian Sri Mulyani tidak akan membuat partainya melunak terhadap kasus Bank Century, secara politik maupun terkait proses hukum.

Maruarar menegaskan, PDIP akan terus mengawasi kasus Bank Century melalui Tim Pengawas DPR.Menurut dia,partainya tidak akan menegosiasikan kasus Century.“Kita tetap konsisten. Demokrasi Indonesia harus berkualitas.Konsistensi hukum dan politik harus dijalankan. Siapa pun yang terlibat secara hukum harus diproses,”katanya.

Sementera itu,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengambil langkah pencegahan ke luar negeri terhadap Sri Mulyani Indrawati selaku mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, jika keterangan Sri Mulyani masih dibutuhkan penyelidik KPK terkait kasus Century, dia masih bisa ditemui atau dipanggil KPK.“Saya kira tidak perlu ka-rena perginya jelas, alamatnya jelas ada,” ujar Bibit kepada wartawan di Gedung KPK,Jakarta,kemarin. (adam prawira/ rahmat sahid/rd kandi)        

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/322612/